Nusron Hadiri Sidang Kabinet, KPK Bantah Video Penjemputan Paksa

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026, menurut laporan Bisnis.com. Kehadiran itu berlangsung di tengah perhatian terhadap dua jadwal pemeriksaannya sebagai saksi di KPK yang sebelumnya tidak ia hadiri.

Apa yang dibantah KPK?

Pada hari yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membantah video yang beredar dengan narasi Nusron dijemput paksa penyidik. Liputan6 dan tvOnenews.com sama-sama melaporkan penjelasan Budi bahwa rekaman tersebut bukan video penjemputan paksa atau tim KPK membawa Nusron. Bantahan ini merujuk pada video yang ditanyakan kepada KPK; redaksi tidak melakukan pemeriksaan forensik mandiri atas rekaman itu.

Tiga hal perlu dipisahkan: kehadiran dalam agenda kabinet, kebenaran narasi sebuah video, dan langkah penyidikan. Kehadiran Nusron di Istana tidak menjawab kapan pemeriksaan saksi berlangsung. Sebaliknya, bantahan atas video tersebut tidak berarti perkara ATR/BPN dihentikan.

Surat panggilan dan perintah membawa berbeda

Liputan6 mengutip Budi bahwa penyidik masih memproses langkah berikutnya, termasuk kemungkinan surat panggilan lagi dan apakah disertai perintah membawa. tvOnenews.com menulis surat panggilan kembali telah dilayangkan, sementara upaya jemput paksa masih dikaji. Karena terdapat perbedaan penggambaran tahap penerbitan surat dan belum ada dokumen panggilan yang dibuka redaksi, artikel ini tidak memastikan surat baru telah terbit atau menetapkan tanggal pemeriksaan berikutnya.

Konteks dua ketidakhadiran

Nusron sebelumnya tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada 7 dan 15 Oktober 2026. Liputan6 pada 21 Oktober kembali mencatat dua tanggal tersebut serta alasan agenda internal kementerian untuk ketidakhadiran pertama dan pergi ke luar negeri untuk yang kedua.

Untuk ketidakhadiran pertama, laporan ANTARA pada 8 Oktober menyebut alasan agenda internal kementerian. Mengenai ketidakhadiran kedua, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan pihaknya menerima surat perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam laporan Bisnis.com pada 17 Oktober, Taufik menyebut tujuan Malaysia dengan ungkapan “kalau enggak salah”. KPK menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan kembali.

Pada 19 Oktober, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak KPK menjemput Nusron. Desakan tersebut adalah posisi organisasi masyarakat, bukan keputusan penyidik. Klaim tambahan mengenai izin perjalanan tidak dimasukkan sebagai fakta karena belum didukung konfirmasi primer yang dibuka redaksi.

Status saksi dan tersangka jangan dicampur

Perkembangan ini masih berada dalam perkara yang sama dengan penyitaan Toyota Land Cruiser milik mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto pada 13 Oktober. KPK, sebagaimana dilaporkan ANTARA dan detikNews, menyebut Arif berstatus tersangka dan menduga kendaraan itu dipakai dalam aktivitas pengumpulan uang. Dugaan tersebut masih harus diuji dalam proses hukum.

Nama Nusron tidak tercantum dalam daftar delapan tersangka yang diumumkan KPK pada 15 September. ANTARA melaporkan KPK menduga Arif dan tiga tersangka lain sebagai orang kepercayaan Nusron, tetapi hubungan yang disebut penyidik itu tidak mengubah status Nusron dari saksi menjadi tersangka dan tidak membuktikan ia menerima uang.

Sitaan belum tentu rampasan

Status kendaraan juga tidak berubah hanya karena perkara berkembang. Materi resmi KPK menjelaskan barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan untuk negara memerlukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Land Cruiser tersebut karena itu tetap tepat disebut barang sitaan pada tahap ini.

Kronologi perkara tetap dibedakan dari perkembangan terbaru: OTT berlangsung 14 September, delapan tersangka diumumkan 15 September, Nusron tidak hadir pada 7 Oktober, penyitaan mobil diumumkan 13 Oktober, dan Nusron kembali tidak hadir pada 15 Oktober. Pada 21 Oktober, informasi tambahan yang diperiksa adalah kehadiran di sidang kabinet serta bantahan KPK atas video yang beredar.

Catatan pembaruan dan metode

Catatan pembaruan, 21 Oktober 2026: artikel utama ini ditambahkan perkembangan sidang kabinet dan bantahan video, serta batas informasi mengenai surat panggilan berikutnya. Tanggal terbit pertama 14 Oktober dan URL artikel dipertahankan. Pembaruan 19 Oktober mengenai dua ketidakhadiran dan desakan MAKI tetap menjadi konteks. Redaksi juga memperjelas bahwa keterangan tujuan Malaysia dari Taufik disertai ungkapan ketidakpastian, bukan kepastian mengenai isi surat perjalanan.

Kabar Rupa menyusun pembaruan dari laporan media yang disebut dalam sumber, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung. Keterangan KPK pada 21 Oktober diperoleh melalui Liputan6 dan tvOnenews.com; redaksi belum membuka rilis primer khusus pernyataan tersebut. Foto adalah arsip kantor pusat KPK pada 2 Oktober 2008, bukan dokumentasi sidang kabinet, pemeriksaan Nusron, atau penyitaan mobil.