Profil Kristomei Sianturi, Kepala BNPB Baru dan Prioritas Pertamanya

Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. ANTARA melaporkan pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 113 P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB.
Rekam jabatan sebelum memimpin BNPB
Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Sebelum pelantikan, Kristomei menjabat Panglima Kodam XXI/Radin Inten. Informasi mengenai jabatan lama dan dasar keputusan disebut dalam laporan ANTARA, RRI, serta Liputan6 yang mengikuti prosesi di Istana.
Pergantian ini terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian nasional. Reuters menempatkan pengangkatan kepala baru BNPB dalam konteks kebakaran yang meningkat, sementara laporan ANTARA tentang pelantikan tidak memuat alasan rinci pergantian. Karena itu, konteks waktu tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa karhutla adalah satu-satunya alasan keputusan tersebut.
Prioritas resmi setelah pelantikan
Pengumuman resmi setelah pelantikan memberi informasi tambahan tentang prioritasnya. Kristomei menyebut kolaborasi, kecepatan respons, integrasi, dan sinkronisasi penanganan bencana. Ia menyoroti karhutla serta banjir, disertai konsolidasi internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta BMKG.
BNPB tetap menjadi lembaga pemerintah yang menangani koordinasi penanggulangan bencana. Situs resmi BNPB menempatkan tugas dan fungsi, informasi bencana, serta layanan publik sebagai bagian dari mandat lembaga. Artinya, kontinuitas layanan kebencanaan tetap penting selama transisi pimpinan.
Jejak komunikasi kelembagaan dan batas informasi
Sebelum memimpin Kodam XXI/Radin Inten, Kristomei pernah menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Arsip TNI AD tentang serah terima jabatan mencatat pengangkatannya sebagai Kadispenad. Rekam ini menambah konteks pengalaman komunikasi kelembagaan di samping jabatan kewilayahan yang kemudian dipegangnya.
Dalam keterangan setelah pelantikan, Kristomei juga menyampaikan kenaikan pangkatnya dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Arah kerja yang ia sampaikan sudah lebih jelas daripada informasi saat berita pertama terbit, tetapi sumber resmi tersebut belum menetapkan angka target, anggaran, atau tenggat capaian. Prioritas adalah komitmen awal yang masih perlu diuji melalui pelaksanaan.
Pembaruan 15 Oktober 2026: artikel dilengkapi profil Kadispenad/Pangdam dan pernyataan prioritas setelah pelantikan dari Sekretariat Negara. Waktu terbit dan URL awal dipertahankan. Kabar Rupa menyusun berita melalui kompilasi sumber, bukan kehadiran langsung atau wawancara. Foto tetap arsip Istana Presiden Jakarta tahun 2019, bukan dokumentasi pelantikan Kristomei.
Sumber & konteks
Kompilasi sumber resmi dan laporan terdahulu. Pembaruan menambahkan profil serta pernyataan setelah pelantikan; catatan koreksi/perubahan tersedia pada akhir isi artikel. Tidak ada klaim wawancara atau kehadiran di lokasi.
- ANTARA, 15 Oktober 2026 — pelantikan dan Keppres 113 P Tahun 2026
- Reuters, 15 Oktober 2026 — pergantian Kepala BNPB dalam konteks karhutla
- RRI, 15 Oktober 2026 — prosesi pelantikan di Istana
- Liputan6, 15 Oktober 2026 — dasar Keppres dan sumpah jabatan
- BNPB — situs resmi tugas, fungsi, dan layanan kebencanaan
- Wikimedia Commons — foto, pembuat, dan lisensi CC BY-SA 4.0
- Sekretariat Negara — pimpinan BNPB dan BPGMN, 15 Oktober 2026
- TNI AD — Pangdam XXI/Radin Inten dalam peninjauan satuan
- TNI AD — Kristomei menjabat Kadispenad
- Sekretariat Negara — prioritas Kepala BNPB setelah dilantik, 15 Oktober 2026
Baca juga

Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon Jadi Wamenhan, Bidangnya Berbeda

Balita Meninggal Usai Jatuh dari Balkon Hotel di Samarinda, Polisi Belum Simpulkan Penyebab

Ledakan Pasar Cimanggis Tewaskan 2 Orang—Mengapa Temuan Tabung Gas Belum Menjadi Kesimpulan?

